1. Participants of the National Seminar One Day on "Potential and Strategic Management of Papua's Biodiversity", organized by Gajah Mada University Environmental Studies Center, Yogyakarta, June, 2005
  2. Peserta Seminar Nasional "Penyelesaian Sengketa Lingkungan" (Environmental Dispute Resolution) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan (PSL) UGM kerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup RI, 27-29 Juli, 2005 di Yogyakarta.
  3. Peserta Temu Konsultasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Jakarta, 2004
  4. Peserta Pertemuan Nasional Calon Hakim Ad-Hoc unsur Pengusaha, diselenggarakan oleh DPN APINDO bekerjasama dengan Pengadilan Hubungan Industrial Norwegia, Jakarta 2005
  5. Peserta Seminar Sehari tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang diselenggarakan oleh, Pengadilan Negeri Kota Timika, dan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan PTFI, di Kuala Kencana, 2006
  6. Peserta Diskusi Publik melawan Korupsi dengan Keterbukaan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Papua guna mendukung peningkatan pelayanan public di Papua, diselenggarakan oleh ICS Papua dan ICCO Jakarta, Juli 2006
  7. Peserta Workshop tentang Good Governance Kerjasama Uni Eropa dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Februari 2007 di Jayapura.
  8. Peserta Kongres Nasional Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Semarang 16-17 Juli 2012.
  9. Moderator pada Seminar Nasional dengan tema: "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945", Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Yapais Papua, Jayapura, 12 Juni 2012
  10. Moderator pada Seminar Nasional dengan tema: "Sinergitas Komisi Yudisial dan Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel". Kerjasama Komisi Yudisial RI dengan Fakultas Hukum Universitas Yapais Papua, Jayapura 22 Februari 2013
  11. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), 5-6 April 2013 di Surabaya
  12. Diskusi Publik Melawan Korupsi
  13. Host tetap pada program talkshow Papua Lawyers Club [PLC] Live di Jaya TV
  14. Diskusi Publik Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
  15. Program Bicara Konstitusi Live Metro TV bersama Mantan Ketua MK, Prof. Dr. Mahfud MD, 2012)
  16. Narasumber tetap pada Dialog Publik RRI Jayapura
  17. Moderator pada Dialog Publik dengan Topik "Pilkada Damai di Tanah Papua" yang diselenggarakan oleh Polda Papua
  1. Competency and Performance Management Training, (2003, 2004, 2005, dan 2006)
  2. Management Superintendent Safety and Health Workshop, (June 2005)
  3. Problem Solving and Decision Making (Prasetya Mulya Business School Jakarta, May 2004)
  4. Relationship Building Program (John Robert Power, Jakarta 2005)
  5. Leadership Training II yang diselenggarakan oleh PT Freeport Indonesia Tahun 2010 di Tembagapura
  6. Problem Solving and Decision Making (PPM Jakarta, 2013)
  7. Memperoleh sertifikat dari Foreign Corrupt Practices Act Training (Global Compliance Freeport McMoran, 2013)
  8. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara Serentak Tahun 2017 Kerjasama DPN-PERADI dengan Mahkamah Konstitusi RI, di Cisarua Bogor, 23-25 Januari 2017
  1. "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indstrial dan Beberapa hal Teknis dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004" (di muat di koran Berita Kita milik PT Freeport Indonesia, 2006).
  2. Putusan Mahkah Konstitusi Tidak Perlu Ada Multi Tafsir (dimuat di harian Cenderawasih Pos, Oktober 2011)
  3. Ultra Petita Sebagi Tafsir Konstitusi ((dimuat di Fakta: Majalah Hukum dan Keadilan, 2011)
  4. Pengujian Konstitusionalitas Pasal 17 Ayat (1) UU Otsus dengan Pendekatan Contectualism (Dimuat di harian Cenderawasih Pos,November 2012)
  5. DPD Partai Golkar Diminta Konsisten Menegakkan Aturan Partai: Pergantian Ketua DPRD Kota Merupakan Hak Prerogatif Partai (dimuat di harian Cenderawasih Pos dan Bintang Papua, 2012)
  6. Independensi KPU Dalam Pemilihan Gubernur Papua Diuji (dimuat di harian Cenderawasih Pos dan Bintang Papua, November 2012)
  7. KPU Diminta Konsisten Laksanakan Amanat Undang-Undang (dimuat di harian Cenderawasih Pos dan Bintang Papua, November 2012)
  8. Langkah Kapolda Sangat Tepat: Sudah Saatnya Tangani Korupsi Seperti Tangani Teroris (dimuat di harian Cenderawasih Pos, 2012)
  9. Era Baru Penanganan Korupsi di Papua (dimuat di Fakta: Majalah Hukum dan Keadilan, November 2012)
  10. Pilgub Papua Cerminan "Demokrasi" Rakyat Papua (Opini diterbitkan di harian Bintang Papua dan Cenderawasih Pos, Maret 2013)
  11. Revisi UU Otsus Harus Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua (dimuat di harian Bintang Papua, 28 Agustus, 2013)
  12. Politisasi Sistem Noken di Papua (Opini dimuat di Media Nasional: Sinar Harapan, 11 April 2014).
  13. Black Campaign: Bentuk Diskriminasi (Opini dimuat di harian Cenderawasih Pos, 13 Juni 2014)
  14. Klaim Timses Prabowo-Hatta Dinilai Sebagai Kebohongan Publik (Komentar dimuat di harian Cenderawasih Pos, 12 Juli 2014, dimuat di Sinar Harapan, Suara Pembaruan dan beberapa media online)
  15. Pilpres 2014: Menuju Kematangan Demokrasi Pancasila (Opini dimuat di harian Cenderawasih Pos, 15 Juli 2014
  16. KPK Diminta Awasi KPU dan Bawaslu (Komentar dimuat di harian Cenderawasih Pos, 16 Juli 2014)
  17. Gugatan Prabowo-Hatta Akan Sia-Sia (Opini dimuat di harian Cenderawasih Pos, 11-12 Agustus 2014)
  18. Kolonisasi Partai Politik Atas Demokrasi Pancasila (Opini dimuat di Media Nasional: Sinar Harapan, 18 September 2014)
  1. Problem, Prospek Pemilu dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Jurnal Konstitusi diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2009)
  2. Elaborasi Konstitusionalisme Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 (Jakarta: Jurnal Konstitusi diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2010)
  3. Upaya Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu yang Demokratis (Jakarta: Jurnal Konstitusi diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2011)
  4. Meletakan MRP Dalam Konstitusi Negara: Sebuah Gagasan Awal (Kumpulan Tulisan/Artikel Dalam buku: MRP Kitong Pu Honai, Desember 2008)
  5. Local Election and Reinforcement Democracy in the Indonesia State System (dimuat di Papua Law Journal, Vol.2, 1 November 2017
  6. Jurnal Internasional: "An Asymmetrical Decentralization in a Unitary State Viewed from the Indonesian Constitutional Develompment Perspectives: A Study on the Format Asymmetrical Arrangements in Yogyakarta, Aceh and Papua"
  1. Daerah Khusus Dalam NKRI (Jakarta: Konstitusi Press Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2009)
  2. Desentralisasi Asimetrik Dalam NKRI: Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakara, Aceh dan Papua dalam Periode 1950-2012 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014)
  1. Volunter pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jayapura (1994-1996)
  2. Diangkat sebagai Pengacara Praktek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor. W.19-DA.09.KP.04.13, tanggal 19 Desember 1995
  3. Diangkat sebagai Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan RI Nomor. D-126.KP.13-Th.200, tanggal 16 Juni 2000
  4. Memiliki Kartu Advokat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor Induk Advokat (NIA) 00.1064
  5. Manager Regulation Affairs, pada Government Relations Department PT Freeport Indonesia (2002-2014)
  6. Staf Ahli Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia, Imam Anshori, Saleh, S.H.,M.H. (2011-2012)
  7. Mengajar Fakultas Hukum Universitas Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Papua, 2009- 2015
  8. Mengajar Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Sepuluh November Jayapura (2009)
  9. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Umel Mandiri Jayapura (2010)
  10. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jayapura,Papua (2013-2016)
  11. Mengajar di S-3 FH Universitas Indonesia Angkatan 2014 [Filsafat Hukum]
  12. Mengajar di S-3 FH Universitas Indonesia Angkatan 2015 [Teori HTN]
  13. Mengajar di S-3 FH Universitas Indonesia Angkatan 2016 [Teori HTN]
  14. Memperoleh Certificate of Appreciation in Recognition and Appreciation 10 years of Service of PT Freeport Indonesia
  15. Juru Bicara dan Ketua Tim Hukum Joko Widodo dan Jusuf Kalla Provinsi Papua pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
  16. Mengikuti seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sampai pada tahap kedua, September 2014
  17. Mengikuti seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sampai pada tahap ketiga 2015. [48 besar dari 611 orang Capim KPK]
  18. Mengikuti selekasi Calon Pimpinan Komisi Yudisial Tahun 2016 sampai tahap kedua
  19. Mengikuti seleksi KPU-RI Tahun 2016
  20. Mengikuti Bimtek Pilkada yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) di Cisarua Bogor 23-25 Februari 2017, yang diikuti oleh 156 Peserta dari seluruh Indonesia dan mendapat predikat Perserta Terbaik
  21. Legal Consultant PT First Travel Jakarta Februari 2016 s.d. Maret 2017
  22. Legal Consultant Pemerintah Kota Jayapura 2016 hingga saat ini (2018).
  1. Pendiri dan Direktur Papua Lawyers Club (PLC)
  2. Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iustitia Papua
  3. Pendiri dan Direktur Papua Anti-Corruption Investigation
  4. Ketua Kompartemen Hukum dan Advokasi pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Papua, periode 2004-2009
  5. Ketua Biro Bantuan Hukum KADIN Papua, periode 2005- 2010
  6. Ketua Bidang Arbitrase Forum Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup (FKPLH) Provinsi Papua
  7. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pengurus Provinsi (DPPAPINDO) Papua periode 2007-2012
  8. Anggota Dewan Penasehat DPD Apindo Provinsi Papua (2012-2017)
  9. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Provinsi periode 2008-2010
  10. Pengurus KONI Provinsi Papua Bidang Hukum (2009-2013)
  11. Ketua Umum Pengurus Daerah Provinsi Papua Perguruan Karate, Indonesia Karate-do (INKADO) 2014-2019
  12. Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas YAPIS Papua
  13. Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Cabang Jayapura, (2007-2012) dan terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Advokat Indonesia Cabang Jayapura (2013-2017)
  14. Wakil Ketua Perhimpinan Advokat Indonesia (PERADI) Jayapura (2013-2017)
  15. Wakil Ketua Bidang Internasl Audit Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020
  16. Ketua DPC PERADI Kota Jayapura 2017-2022
  1. 1st Winner of Karate Championship at Karate Regional Championship between Karate Classes Class 55-60 kg (1984) in Fak-fak
  2. 2nd Winner of Karate Regional Autonomy Championship Golkar Cup (1985)
  3. The second winner of the FORKI Karate Regional Championship (1986)
  4. Juara II Kejuaraan Daerah Karate FORKI kelas 60 kg (1987)
  5. Winner of the 60kg Class Karate Region (Karate National Selection) (1987)
  6. Juara I Kumite Beregu Putra Kejuaraan Nasional Inkado kelas 60 kg (1988)
  7. Training Center (TC) Kejuaraan Dunia Karate Shotokan di Kobe, Jepang (1988)
  8. Kontingen Karate PRA PON 1988
  9. Kejuaraan Nasional Karate Piala KASAD di Manado (1989) (sampai semi final kelas 60 kg)
  10. Juara I Kejuaraan Daerah Antar Mahasiswa (1989)
  11. Juara I Kumite Beregu Putra Kejuaraan Daerah Antar Mahasiswa (1989)
  12. Juara III Kejuaraan Nasional Piala Presiden Soeharto kelas 60 kg (1990) di Surabaya;
  13. Kejuaraan Nasional Karate Piala KASAD di Bandung (1991) (sampai semi final)
  14. Juara II Kejuaraan Nasional Piala KAPOLRI Kelas 70 kg (1993) di Jakarta
  15. Juara I Kumite Beregu Putra PIALA KAPOLRI (1993)